KPU NTB tindaklanjuti semua rekomendasi Bawaslu

Mataram (Antara Mataram) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya menindaklanjuti semua rekomendasi Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) beserta jajaran Panwaslu, sesuai koriodor dan ketentuan yang berlaku.

"Semua rekomendasi Bawaslu dan jajarannya kami tindaklanjuti, agar menjadi jelas solusi atas permasalahan yang mencuat," kata Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Yan Marly, dari Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, KPU terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan jajarannya dalam menyikapi setiap permasalahan yang mencuat pascapenghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, 9 April 2014.

Temuan bawaslu dan panwaslu serta pengaduan masyarakat terkait pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif itu, ditindaklanjuti oleh KPU secara berjenjang.

"Setiap rekomendasi dari lembaga pengawas pemilu itu kami tindaklanjuti sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalau bernuansa tindak pidana tentu kami dorong ke aparat penegak hukum," ujarnya.

Hanya saja, kata Yan, tidak semua rekomendasi bawaslu dan panwaslu layak digiring ke unsur pidana, karena hal itu butuh pengkajian.

"Kalau hasil kajian tidak layak dibawa ke pidana, maka kami akan beri jawaban tertulis untuk diketahui lembaga pengawas pemilu itu," ujar Yan.

Mantan Ketua Panwaslu NTB pada pemilu 2009 itu menyambut baik harapan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi agar penyelenggara pemilu menyikapi semua keluhan masyarakat, sesuai koridor dan ketentuan yang berlaku.

"Penyelenggara pemilu harus sikapi semua keberatan masyarakat, bersama bawaslu dan perangkatnya, segera beri kepastian kepada masyarakat atas keluhan yang mencuat," kata Zainul sehari sebelumnya.

Gubernur NTB dua periode berturut-turut sejak 2008, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB itu menanggapi positif setiap keluhan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, merupakan suatu hal yang wajar jika masyarakat atau kelompok masyarakat mempersoalkan hasil pemilu, meskipun apa yang dipersoalkan belum didukung data dan fakta.

"Namanya juga dugaan, kalau orang punya target 500 tapi dapat 200, lalu menurut dia diduga penyelanggara berbuat curang, ya disikapi dan diberi kepastian," ujarnya.

Ia pun meminta semua komponen masyarakat agar tetap mengedepankan stabilitas kamtibmas pada semua tahapan Pemilu 2014, sebagai bagian dari kewajiban warga negara.

Kepada aparat kepolisian dan satuan TNI, ia meminta tetap menjaga kondusifitas daerah dan tetap fokus mengamankan semua tahapan pemilu.

"Secara umum, pelaksanana pemilu di NTB berjalan baik, meskipun ada beberapa masalah dan itu bisa dikatakan sebagai kasuistik. Kalau ada masalah di 10 hingga 15 TPS, dari total 1.020 TPS yang menyebar di 1.137 desa/kelurahan pada 10 kabupaten/kota, maka itu masih dianggap wajar," ujarnya. (*)