Bappeda: Program Presiden diharapkan mampu Tekan Kemiskinan

id Bappeda Mataram

Bappeda: Program Presiden diharapkan mampu Tekan Kemiskinan

Ilustrasi - Warga miskin (Ist)

Melalui program kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS) dan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Kota Mataram.
Mataram,  (Antara) - Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan sejumlah program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo diharapkan mampu menekan angka kemiskinanan di daerah itu.

"Terlebih pascakenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu.

Martawang yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Mataram itu mengatakan melalui program kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS) dan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Kota Mataram.

"Angka kemiskinan di Kota Mataram tahun 2013 sebesar 10,75 persen atau turun 1,12 persen dari tahun sebelumnya sebesar 11,87 persen," katanya.

Dikatakannya, pemerintah kota tentu sangat memberikan apresiasi terhadap semua program yang berdimensi menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat, sehingga Kota Mataram sejalan dengan berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah kota berharap agar dalam pendistribusian kartu-kartu tersebut tidak "terjun payung" begitu saja, tetapi harus ada koordinasi dengan daerah.

Tujuannya, agar dapat meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai adanya masyarakat yang salig membandingkan, antara masyarakat yang dapat dan tidak dapat.

"Ada saja posisi di masyarakat, misalnya sebelum kenaikan BBM memiliki ekonomi relatif terbatas, tetapi dengan pengalihan subsidi BBM dia menjadi kurang mampu tetapi tidak menjadi sasaran penerima kartu. Hal ini tentu berpotensi terjadinya pergesekan sosial," katanya.

Oleh karena itu, koordinasi pemerintah dan daerah sangat penting untuk membangun kesamaan persepsi.

"Saat ditanya oleh masyarakat, kita memiliki jawaban yang sama tentang ranah kebijakan yang diiniasi Presiden Joko Widodo," katanya.