PGRI-BKKBN NTB sepakat Cegah Pernikahan Dini

id BKKBN NTB

Pengurus PGRI sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kami di daerah harus menindaklanjuti
Mataram,  (Antara) - Persatuan Guru Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nusa Tenggara Barat sepakat untuk bekerja sama mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan pelajar.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Ali Rahim, di Mataram, Senin, mengatakan upaya membangun komitmen terkait menekan terjadinya pernikahan dini tersebut sebagai implementasi dari kesepakatan di tingkat pusat.

"Pengurus PGRI sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kami di daerah harus menindaklanjuti," katanya.

Menurutnya, adanya kesepakatan bersama tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi para pelajar yang melakukan pernikahan ketika mereka masih berstatus sebagai anak didik.

Fakta itu bisa dilihat ketika menjelang penyelenggaraan ujian nasional (UN), di mana ada saja siswa yang menikah, sehingga tidak bisa mengikuti proses akhir dari pendidikan yang sudah dijalaninya selama tiga tahun.

"Bahkan, ada orang tua yang meminta izin kepada sekolah untuk menikahkan anaknya yang sudah dilarikan oleh pacarnya," ujar Ali Rahim.

Kerja sama dengan BKKBN, lanjutnya, diimplementasikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) 20 orang guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Seluruh guru yang diberikan diklat tersebut berasal dari 10 kabupaten/kota di NTB. Mereka nantinya akan menjadi instruktur yang akan mengembangkan pengetahuan tentang kependudukan dan KB yang diberikan oleh BKKBN NTB, melalui pertemuan dengan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

"Kegiatan diklat sudah digelar beberapa hari lalu sebagai rangkaian dari peringatan Hari Guru Nasional yang akan digelar pada 25 November 2014," ucapnya.

Menurutnya, para guru nantinya akan mengintegrasikan mata pelajaran PPKn dan IPS dengan masalah kependudukan. Materi tersebut akan diberikan kepada anak didiknya, sehingga para siswa memahami dampak negatif dari pernikahan dini.

Para siswa juga akan didorong untuk berkreativitas melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Palang Merah Remaja (PMR), dan peningkatan kemampuan di bidang teknologi dan informasi (komputer).

"Dengan upaya yang guru-guru lakukan diharapkan mampu menekan pernikahan dini di kalangan pelajar, sehingga perceraian di usia dini bisa dicegah," kata Ali Rahim.