Gubernur NTB: Presiden siap Akomodir Kebutuhan Daerah

id Gubernur NTB

Jadi Presiden telah berkomitmen akan mengakomodir kebutuhan daerah secara proporsional, sesuai dengan karakteristik wilayah, dimana alokasi anggaran disesuaikan dengan jumlah kebutuhan daerah
Mataram,  (Antara) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi menuturkan Presiden Joko Widodo akan siap mengakomodir seluruh kebutuhan daerah dalam mengisi pembangunan selama lima tahun pemerintahannya.

"Jadi Presiden telah berkomitmen akan mengakomodir kebutuhan daerah secara proporsional, sesuai dengan karakteristik wilayah, dimana alokasi anggaran disesuaikan dengan jumlah kebutuhan daerah," kata Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi di Mataram, Selasa.

Menurut dia, dalam pertemuan antara seluruh gubernur se-Indonesia bersama Presiden Joko Widodo yang dilangsungkan di Istana Bogor, Senin (24/11) tersebut, dirinya juga telah menyampaikan kepada presiden mengenai berbagai kebutuhan pembangunan di NTB.

Termasuk, dalam pembangunan sumber daya air, bendungan, penataan pelabuhan, yang dijanjikan diletakkan dalam kerangka keseluruhan, dan keperluan NTB dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, juga akan diakomodir oleh presiden," jelas orang nomor satu di NTB itu.

Selain itu, yang juga tidak kalah penting, kata gubernur yakni arahan dari Presiden dan kesepakatan bersama untuk melakukan efisiensi anggaran, terutama terhadap hal-hal yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam artian, efisiensi yang sudah dilaksanakan selama ini di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan terus ditingkatkan, dan disisir lagi apa yang bisa diefisienkan, dan dialihkan untuk anggaran pembangunan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Agung Hartono, mengakui salah satu yang juga di komunikasi gubernur dengan Presiden Jokowi, yakni mengenai tindak lanjut perpanjangan run way Bandara Internasional Lombok (BIL) dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter yang hingga kini belum bisa terealisasi.

Selain itu, kegiatan prioritas daerah yang belum masuk dalam Perpres MP3EI nomor 32 tahun 2011 agar diakomodir dalam revisi perpres Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dimana NTB merupakan koridor V MP3EI sebagai pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional.

Disamping itu, hal lain yang menjadi pemaparan gubernur bersama presiden, yakni perlu adanya mempercepat realisasi ketersediaan energi listrik di NT, untuk mendukung konektivitas agar ditingkatkan frekuensi penerbangan dalam negeri dan luar negeri pada jalur-jalur prioritas. Dan, perlunya koordinasi antarkementerian dalam proses izin pakai lahan kehutanan," jelas Agung Hartono.