Lurah di KSB Minta Pencairan Uang Persediaan

id Lurah KSB

"Untuk membiayai operasional tidak sedikit lurah yang terpaksa ngutang dulu, karena memang sejak awal tahun sampai sekarang kami tidak memegang anggaran sepeserpun"
Sumbawa Barat, (Antara NTB) - Sejumlah lurah di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, mendesak Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah untuk mencairkan uang persediaan guna membiayai operasional kelurahan.

         Lurah Dalam, Nurdin di Taliwang, Sumbawa Barat, Rabu, mengatakan sejak awal tahun sampai saat ini, pihak kelurahan tidak memegang anggaran sedikit pun, akibat belum terealisasinya pencairan uang persediaan (UP).

         Hal itu mengakibatkan pihak kelurahan sangat kesulitan dalam membiayai operasional untuk memaksimalkan pelayanan. Padahal, banyak kegiatan pemerintah daerah yang mewajibkan masyarakat dari kelurahan untuk ikut serta.

        "Untuk membiayai operasional tidak sedikit lurah yang terpaksa ngutang dulu, karena memang sejak awal tahun sampai sekarang kami tidak memegang anggaran sepeserpun," katanya.

         Hal senada juga dikatakan Lurah Sampir Rizky Syahputra. Menurutnya, pihak kelurahan sebenarnya sudah mengajukan usulan pencairan UP ke Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sumbawa Barat.

         Tetapi yang menjadi masalah, dana kelurahan itu masih dititip di DPA kecamatan, karena status kelurahan yang bukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersendiri.

         Di satu sisi, kata Rizky, pencairan UP hanya bisa dilaksanakan sekali dalam setahun dan pihak kecamatan sudah lebih dulu mencairkan sebesar Rp47 juta dari total Rp170 juta UP untuk kecamatan dan seluruh kelurahan.

         "Yang dicairkan itu hanya untuk kebutuhan kecamatan sendiri, sedangkan kelurahan tidak dapat bagian. Sementara DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat tidak bersedia mencairkan lagi karena ketentuannya hanya bisa sekali dalam setahun," katanya.

         Ia mengaku persoalan tersebut sudah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah melalui sekretaris daerah.

         "Kami berharap segera ada solusi agar realisasi UP bisa secepatnya, mengingat keberadaan anggaran itu sangat penting dalam menunjang operasional kelurahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Rizky.  (*)