Willgo: Utang Indonesia Bertambah Lima Persen

id Utang Indonesia

Willgo: Utang Indonesia Bertambah Lima Persen

ilustrasi - Petugas mengamati pecahan dolar AS yang akan ditukar di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta pada foto 2 Februari 2015 (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) (1)

"Saya tidak ingat pasti berapa total utang Indonesia saat ini, tapi yang jelas dengan nilai jual Rp13.000 per dolar AS, atau lebih tinggi dari dari target APBN sebesar Rp12.500 per dolar AS, utang Indonesia bertambah sekitar lima persen"
Mataram, (Antara NTB) - Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zainar mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi hingga saat ini menambah nilai utang luar negeri Indonesia sebesar lima persen.

"Saya tidak ingat pasti berapa total utang Indonesia saat ini, tapi yang jelas dengan nilai jual Rp13.000 per dolar AS, atau lebih tinggi dari dari target APBN sebesar Rp12.500 per dolar AS, utang Indonesia bertambah sekitar lima persen," katanya ketika dihubungi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta, Jumat sore (20/3), bergerak melemah sebesar 80 poin menjadi Rp13.115 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.035 per dolar AS.

Ketua DPD Gerindra NTB, ini mengatakan utang luar negeri Indonesia juga mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sebab pengembalian utang tentu menggunakan mata uang dolar AS.

Menurut Willgo, dari beberapa rencana pembiayaan infrastruktur yang pasti diharapkan dari utang luar negeri.

Namun, jika memang harus mengandalkan utang luar negeri, pihaknya berharap ada suatu penetapan harga terhadap konversi rupiah terhadap dolar AS, sehingga ketika mengangsur pembayaran utang luar negeri Indonesia tidak mengalami fluktuasi, yang berdampak seperti saat ini.

"Sekarang ini ekonomi Indonesia tertekan," ujar Willgo yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia bisa saja tidak menambah utang luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Caranya dengan melakukan penjualan obligasi pemerintah, seperti sukuk ritel dan sebagainya.

Dengan begitu, pemerintah memperoleh dana dalam bentuk rupiah dengan harga yang relatif lebih aman dari masyarakat secara nasional.

"Kalau dana yang dihimpun masyarakat relatif besar, tidak perlu melakukan pinjaman ke luar negeri," katanya.

Pemerintah Indonesia kembali melakukan penjualan surat berharga di pasar perdana pada 2015 sebagai agen penjual surat berharga syariah negara, yaitu sukuk negara ritel seri SR-007, sebagai salah satu instrumen menghimpun dana untuk pembiayaan pembangunan.

Penjualan sukuk negara ritel seri SR-007 itu dilakukan melalui sejumlah bank badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta di dalam negeri.

Penawaran investasi sukuk negara ritel seri SR-007 ini merupakan peluang yang sangat menarik karena terdapat beberapa keuntungan, diantaranya pembayaran imbalan/kupon dan nilai nominal sukuk negara ritel seri SR-007 dijamin oleh Undang-Undang (UU) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, sehingga tidak mempunyai risiko gagal bayar. (*)