PAN Sumbawa Barat Wacanakan Poros Baru Pilkada

id poros PAN

"Selama ini, yang muncul di masyarakat hanya nama-nama tertentu. Kenapa tidak PAN sebagai pemenang pemilu di KSB mewacanakan poros baru dan memunculkan figur lain, sebab saya lihat masih banyak figur-figur yang layak untuk dicalonkan"
Mataram,  (Antara NTB) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, mewacanakan membentuk poros baru untuk pilkada yang akan berlangsung Desember 2015.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sumbawa Barat, Umar Mansyur ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat, mengatakan, pembentukan poros baru belum terlambat, mengingat saat ini belum ada partai politik yang sudah memfinalkan dukungan untuk mengusung pasangan calon tertentu.

Menurut dia, tidak ada kata terlambat dalam politik karena dinamika terjadi setiap saat. Karena itu, ia mengaku akan mulai menjalin komunikasi dengan parpol lain untuk berkoalisi, sekaligus memperkuat wacana pembentukan poros baru itu.

"Selama ini, yang muncul di masyarakat hanya nama-nama tertentu. Kenapa tidak PAN sebagai pemenang pemilu di KSB mewacanakan poros baru dan memunculkan figur lain, sebab saya lihat masih banyak figur-figur yang layak untuk dicalonkan," katanya.

PAN KSB sendiri, meski diwarnai konflik antara Umar Mansyur dan Ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar, telah melaksanakan proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati.

Selama penjaringan itu, kata Umar ada tiga figur dan pasangan calon yang mendaftar. Mereka adalah Mala Rahman, Andi Azizi Amin dan pasangan HM Nur Yasin-Joni Hartono. Namun meski masa pendaftaran telah ditutup, ia mengakui tidak ada satupun kader PAN yang mendaftar dalam proses penjaringan itu.

"Kader belum ada yang mendaftar, kalau ada akan diakomodir dan jadi prioritas," ucapnya.

Dia mengatakan, hasil penjaringan itu, akan diplenokan di tingkat DPD II dan akan langsung dibawa ke DPP PAN untuk diseleksi kembali dan ditetapkan salah satunya sebagai calon yang akan diusung.

Umar mengaku tidak mau terpengaruh atas konflik antara dirinya dengan Muazzim Akbar, karena menurut dia, langkah DPW PAN NTB yang telah memecat dirinya sebagai Ketua DPD Sumbawa Barat adalah langkah ilegal dan patut diduga sebagai upaya untuk menggagalkan PAN ikut dalam pilkada.

Ia juga mengakui sudah menyurati DPP terkait masalah konflik tersebut. Namun sejauh ini DPP, kata dia, belum bisa mengambil langkah apapun karena masih dalam masa transisi kepengurusan sambil menunggu terbitnya SK Kemenkum HAM untuk kepengurusan baru hasil Munas Bali.

Jika terpengaruh konflik yang terjadi sekarang, kata dia, maka PAN tidak akan bisa ikut pilkada.

"Jadi apa yang saya lakukan sekarang adalah upaya menyelamatkan partai. Ibarat partai ini perahu, ada oknum di DPW yang ingin membocorkan perahu dari dalam agar tenggelam. Ini harus dilawan," katanya. (*)