Gubernur Minta Menteri BUMN Evaluasi PLN NTB

Mataram (Antara NTB) - Gubernur TGH M Zainul Majdi meminta Menteri BUMN Rini Soemarno mengevaluasi kinerja PLN Nusa Tenggara Barat menyusul pemadaman listrik yang terjadi setiap hari di wilayah itu.

"Kita minta manajemen PLN yang ditempatkan di NTB di evaluasi," tegas Zainul Majdi di Mataram, Jumat.

Menurut dia, pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Lombok sudah sangat parah. Sementara, pihak PLN wilayah NTB tidak bekerja maksimal dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah itu.

"Saya sudah menyiapkan surat untuk diajukan ke Menteri BUMN dan Direktur PLN. Hari ini langsung saya tandatangani supaya langsung di kirim," tegasnya.

Dalam suratnya, gubernur meminta supaya kinerja PLN NTB di evaluasi. Karena jika persoalan pemadaman ini terus dibiarkan tanpa ada pemecahan masalah maka ujung-ujungnya masyarakat yang menjadi susah.

Sebab pemadaman listrik yang terjadi di daerah ini sudah melewati batas toleransi. Bahkan, dirinya menyebutkan sudah gila-gilaan dan tidak pantas disebut pemadaman bergilir.

Karena di beberapa tempat tertentu pemadaman tidak hanya terjadi pada saat beban puncak melainkan padam hingga berturut-turut sampai dua malam.

"Ini sudah di luar batas. Masak padam selalu alasan karena ada kerusakan mesin semua. Kalau rusak ya diperbaiki masak harus didiamin terus," ketusnya.

Karena itu ia meminta agar PLN NTB diaudit, sehingga diketahui akar masalahnya dan dicari solusinya. Namun permintaan audit itu bukan ingin mencari-cari kesalahan. Tetapi murni untuk memperbaiki kinerja.

"Kalaupun nanti hasil audit menemukan ada manipulasi, apa lagi kesalahan dalam skala besar, maka itu menjadi urusan penegak hukum," katanya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di NTB ini mengatakan pemerintah daerah sudah seringkali mengingatkan agar manajemen PLN berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Terutama, menyangkut hal yang dapat menggangu pelayanan kepada masyarakat.

"Ini bicara saja tidak. Tiba-tiba melakukan pemadaman di mana-dimana tanpa ada pemberitahuan dan koordinasi," sesalnya.

Ia mengatakan meski penjualan listrik di monopoli PLN. Namun ketika pemadaman listrik, pemerintah daerah terkena dampaknya. Sehingga dirinya mengingatkan kepada PLN agar tidak begitu saja lepas tangan. Tetapi harus bisa bertanggungjawab baik terhadap pemerintah dan masyarakat NTB.

"PLN harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Tetapi lebih baik di evaluasi saja kinerja PLN NTB ini," katanya. (*)