MUI NTB: Gerakan Radikal Masih Ada

Mataram (Antara NTB) - Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Barat Prof Saiful Muslim mengakui paham radikalisme di beberapa daerah di provinsi itu masih ada, bahkan diduga gerakan radikal ini berafiliasi dengan ISIS.

"Memang ada gerakan radikalisme, bahkan kemungkinan berafiliasi dengan ISIS juga ada," kata Saiful Muslim di Mataram, Jumat.

Kata dia, di beberapa daerah seperti di Dompu dan Bima, dukungan terhadap gerakan radikalisme, termasuk memberikan dukungan terhadap perjuangan ISIS dalam bentuk deklarasi pernah terjadi di NTB, bahkan jumlahnya saat itu ada 200 orang.

"Pada saat deklarasi ada 200 orang beserta atributnya. Yang deklarasi ini juga dari beberapa kelompok majelis. Apakah berafiliasi dengan ISIS, kemungkinan ada, tetapi bergabung belum," katanya.

Menurut dia, kalau pun ada dugaan atau indikasi gerakan radikalisme di daerah ini berafiliasi dengan ISIS, kemungkinan hanya ikut-ikutan, bukan murni dari pikiran orang NTB.

Sebab, katanya, dari beberapa kasus orang NTB yang ditangkap oleh Tim Densus 88 Mabes Polri karena diduga terlibat dalam aksi radikalisme dan terorisme, merupakan pelarian dari beberapa daerah di Indonesia seperti Poso.

"Sebetulnya mereka pada awalnya pergi belajar di luar daerah. Tetapi entah dari mana ikut bergabung dengan kelompok teroris, kemudian ketahuan densus lalu di buru kemana-mana, karena sudah tidak ada tempat aman di luar akhirnya pulang kampung. Setelah sampai di NTB, dia juga tidak nyaman, akhirnya banyak yang ditangkap densus," ujarnya.

Namun, apakah dari beberapa orang NTB yang ditangkap tim Densus Mabes Polri itu, berafiliasi dengan ISIS, mantan Rektor IAIN Mataram ini menyebutkan kemungkinan itu selalu ada.

Meski demikian, ia mengatakan MUI sendiri bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sudah berupaya menangkal agar paham radikalisme dan ISIS tidak masuk ke NTB.

Salah satunya, melalui pendekatan dan komunikasi intensif seraya melakukan penyadaran melalui pemahaman agama secara benar terutama kepada keluarga pelaku yang diduga terlibat dalam radikalisme.

"Pendekatan seperti ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak gerakan seperti itu. Termasuk ingin meluruskan keagamaannya sehingga tidak terjerumus ke dalam ISIS," ujarnya.

Karena rata-rata yang terpengaruh gerakan radikal ini karena ilmu agamanya minim, sehingga memaknai jihad itu hanya membunuh. Padahal berjihad bukan identik dengan peperangan melainkan melakukan kebajikan terhadap orang lain sudah dikatakan jihad.

Sementara itu, Kepala Bidang Strategis Pengkajian Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB Sofian menyatakan NTB secara tegas menolak keberadaan ISIS.

Bahkan, katanya, untuk mengantisipasi masuknya ISIS, Gubernur NTB sudah membentuk tim khusus, termasuk menginstruksikan seluruh kabupaten/kota untuk melakukan upaya pencegahan melalui pemberian pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bahaya ISIS.

"Dalam instruksinya gubernur meminta masyarakat dan aparat keamanan mengaktifkan kembali ronda malam. Termasuk, melakukan razia KTP, memperketat pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara, khusus lagi pelabuhan kecil yang jarang ada penjagaan," katanya. (*)