Pembatasan Rapat Di Hotel Ciptakan Kemandirian Pengusaha

id hotel ganggu

Pembatasan Rapat Di Hotel Ciptakan Kemandirian Pengusaha

Direktur Of Sale Marketing Hotel Lombok Plaza Mataram Didi Kuswardi.

"Masih banyak potensi-potensi pada pihak swasta yang dapat digali lebih masimal, termasuk kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat,"
Mataram,  (Antara NTB)- Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil menciptakan kemandirian di kalangan para pengusaha hotel, menurut Direktur Of Sale Marketing Hotel Lombok Plaza Mataram Didi Kuswardi.

"Dengan adanya kebijakan tersebut, para pengusaha hotel tidak harus tergantung dan mengandalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah semata," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu malam.

Didi yang ditemui di sela kegiatan pertemuan dengan jajaran pimpinan perhotelan se-Pulau Lombok ini mengatakan, selama ini memang para pengusaha perhotelan terlena melakukan promosi dengan menyasar pemerintah.

"Masih banyak potensi-potensi pada pihak swasta yang dapat digali lebih masimal, termasuk kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat," katanya.

Ia mengakui, kondisi perhotelan terhadap dampak kebijakan pembatasan rapat di hotel, tidak hanya terjadi di Pulau Lombok saja, melainkan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

"Bulan lalu saya ke Surabaya, ternyata keluhan dan kondisi yang kita hadapi di daerah akibat adanya kebijakan tersebut hampir sama, akan tetapi kebijakan itu juga memberikan dampak positif bagi pengusaha perhotelan," katanya.

Akan tetapi, sambungnya, kondisi perhotelan terhadap dampak kebijakan pembatasan rapat di hotel itu sangat jauh berbeda dengan kondisi di ibu kota atau di Jakarta, mengingat ibu kota merupakan pusatnya perusahaan-perusahaan besar sehingga memiliki peluang kerja sama dengan swasta cukup besar, sementara di daerah hanya cabangnya.

"Dengan demikian, mau tidak mau dampak akibat kebijakan itu tetap ada, dan hal itu harus menjadi motivasi bersama bagi semua pengusaha perhotelan di daerah ini," katanya.

Lebih jauh Didi menyebutkan, tingkat hunian hotel di Pulau Lombok pada triwulan pertama setiap tahun memang relatif rendah dan hunian akan mulai naik setiap bulan Apil.

"Semoga pada bulan April nanti, tingkat hunian hotel sudah mulai normal baik dari pihak swasta maupun pemerintah kendati adanya kebijakan pemerintah," katanya.

Menyinggung tentang kegiatan pertemuan pimpinan hotel se-Pulau Lombok, Didi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan ajang silaturrahmi sekaligus untuk bertukar informasi dan menjalin kerja sama antar pengusaha perhotelan di daerah ini.

"Melalui kegiatan ini juga, kita berkomitmen untuk terus berkarya dan saling mendukung serta dan memberikan semangat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah di bidang perhotelan," katanya. (*)