WCS targetkan pencadangan 150.000 hektare kawasan konservasi

Mataram (Antara NTB) - Wildlife Conservation Society (WCS) wilayah Nusa Tenggara Barat menargetkan pencadangan kawasan seluas 150 ribu hektare untuk menambah luasan kawasan konservasi perairan di daerah itu.

"Program itu kami kerja samakan dengan Dinas Kelautan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kabupaten/kota," kata Koordinator WCS wilayah NTB Made Dharma Ariawan, di Mataram, Sabtu.

Saat ini, kata dia, NTB memiliki 10 kawasan konservasi perairan yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Untuk 2015, kata Dharma, program pencadangan 150 ribu hektare kawasan konservasi tersebut difokuskan pada empat lokasi, yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

"Dengan meningkatnya luas kawasan konservasi perairan dapat memberikan dampak lebih baik terhadap konservasi habitat dan jenis ikan di NTB," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya memberikan dukungan teknis kepada DKP NTB dan kabupaten/kota dalam hal efektivitas pengelolaan kawasan, mulai dari inisiasi kemudian dicadangkan hingga ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan, menurut Dharma, berbeda dengan kehutanan di mana KKP lebih memberikan ruang kepada masyarakat dalam menginisiasi dalam membentuk dan melaksanakan kawasan konservasi.

"Ada lima tahapan dalam proses penguatan kapasitas bagi masyarakat pengelola kawasan konservasi, di mana setiap tahapan masyarakat diberikan ruang secara luas," ujarnya.

Dalam upaya memperkuat kapasitas masyarakat, kata dia, pihaknya sudah menginisiasi pembentukan jejaring pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan DKP NTB dan kabupaten/kota, unit pengelola kawasan konservasi perairan, dan sejumlah lembaga pemerhati lingkungan seperti World Wife Foundation (WWF).

Pembentukan jejaring tersebut bertujan meningkatkan luasan kawasan, meningkatkan dampak positif terhadap kawasan konservasi perairan dalam tataran "letter sunda", dan dari segi tata kelola mereka akan saling menguatkan dengan adanya kerja sama antara unit pengelola.

Selain itu, dari segi sosial ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antarunit pengelola kawasan konservasi.

"Contoh, Gili Matra lebih maju, unit pengelolanya akan membantu dalam mempromosikan kawasan konservasi di kabupaten lain, sehingga diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat pengelola kawasan konservasi," katanya. (*)