Nelayan Ampenan Keluhkan Bantuan Pemerintah

Mataram, (Antara NTB) - Penduduk pesisir Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang 90 persen berprofesi sebagai nelayan, mengeluhkan bantuan pemerintah karena dianggap kurang tepat sasaran.

Rahmat (47), warga asal Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Minggu, mengaku sudah puluhan tahun berprofesi sebagai nelayan, namun sampai saat ini belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah setempat.

"Bantuan itu ada, tapi yang mendapatkannya orang-orang itu saja," katanya.

Padahal, kata dia, warga yang menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk perahu, jaring ikan, dan mesin itu sudah pernah mendapat bantuan pada periode sebelumnya.

"Mereka yang menerima bantuan itu tidak hanya sekali. Malah, bantuan yang mereka terima, dijual kembali kepada kami," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Zulkifli (40), nelayan asal Kampung Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang mengeluhkan bantuan pemerintah.

Zulkifli mengaku dirinya sudah puluhan tahun berprofesi sebagai buruh nelayan dan sampai saat ini kecewa dengan pemerintah yang menuding bantuan itu dirasa kurang tepat sasaran.

"Saya sudah puluhan tahun jadi buruh nelayan, cita-cita ingin punya perahu sendiri, tetapi itu mustahil bagi saya, mau dapat uang dari mana," ucapnya.

Disinggung bantuan pemerintah dalam bentuk barang, Zulkifli menyampaikan hal serupa dengan nelayan lainnya. "Yang menerima bantuan itu, mereka saja, jadi buruh ya tetap buruh," ujarnya.

Ia mengharapkan pemerintah setempat, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan, langsung turun ke lapangan, melihat kondisi masyarakat yang ada di pesisir Pantai Ampenan.

"Coba pemerintah turun sekali, lihat apa yang menjadi kebutuhan kami di sini, masih banyak nelayan yang belum merasakan bantuan itu, jangan salah sasaran terus," ujarnya.

Zulkifli bersama nelayan lainnya pernah mengajukan untuk memperoleh bantuan dana dengan membuat kelompok nelayan. Namun, pemerintah mengatakan belum ada dana untuk bantuan tersebut.

"Pernah kami meminta bantuan jaring ikan, persetujuan kepala lingkungan dan kelurahan sudah ada, tapi pemerintah bilang belum ada dana, jadi surat yang kami ajukan itu ditampung dulu," ucapnya.

Berselang sebulan kemudian, Zukifli mendengar ada bantuan pemerintah yang turun dalam bentuk jaring ikan untuk para nelayan pesisir Pantai Ampenan.

"Saat kami mendengar kabarnya, yang mendapat bantuan itu bukan masyarakat pesisir pantai, tapi masyarakat di bagian tengah," ucapnya.

Sementara itu, Taufik, Kepala Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saat ditemui wartawan mengaku bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk setempat adalah nelayan.

"Hampir 90 persen penduduk di sini berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan tongkol," ujarnya.

Tongkol adalah salah satu jenis ikan yang laku di pasar, selain itu jenis ikan yang satu ini mudah didapat di perairan Selat Lombok.

"Populasinya banyak dan pasarannya cukup laris, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menangkap ikan tongkol ini," ujarnya.

Alat yang digunakan untuk menangkap ikan tongkol yakni jaring. Dalam satu kali tangkapan, nelayan mampu memperoleh keuntungan hingga mencapai jutaan rupiah.

"Sekali untung, nelayan bisa mendapat sampai Rp2 juta lebih. tergantung cuaca," ucapnya.

Terkait bantuan pemerintah kepada masyarakatnya, Taufik menuturkan dibantu Dinas Perikanan dan Kelautan. "Jadi, bentuk bantuan itu langsung diterima oleh nelayan, tidak melalui perantara lain," ujarnya.

Saat disinggung adanya bantuan pemerintah yang dianggap kurang tepat, dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Namun ia mengaku kerap menerima keluhan masyarakatnya mengenai persoalan tersebut.

"Saya memang sering menerima keluhan dari masyarakat terkait bantuan pemerintah itu, saya sarankan untuk bersurat langsung kepada pemerintah, tapi katanya pemerintah belum ada dana," katanya.(*)