Pengamat sarankan Pemprov NTB tolak KEK Mandalika

id KEK Mandalika

Pengamat sarankan Pemprov NTB tolak KEK Mandalika

Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri) didampingi Dirut ITDC ( Indonesia Tourism Development Corporation ), IB Wirajaya (kiri) beristirahat di pinggiran pantai saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan pantai Tanjung An, Desa Kuta, Pujut, Praya, Lom

Mataram (Antara) - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menyarankan Pemprov NTB menolak status kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk Mandalika Resort di Kabupaten Lombok Tengah bila tidak ada bantuan infrastruktur dari pemerintah pusat.

"Kekhususan kawasan Mandalika dipertanyakan bila tidak mendapat sentuhan pemerintah pusat secara khusus. Apa bedanya KEK dan tidak KEK kalau pusat tidak mendukung kekhususan tersebut. Lebih baik pemerintah NTB menolak saja dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus," kata M Firmansyah, di Mataram, Jumat.

Menurut dia, tidak munculnya anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dalam Rancangan APBN 2016 patut menjadikan masyarakat NTB kecewa.

"Padahal, Presiden Joko Widodo sudah berjanji, dan janji terlalu dekat untuk dilupakan masyarakat NTB," ujarnya.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan (PKEP) Universitas Mataram (Unram) ini, menyarankan semua pihak kembali duduk bersama, baik perwakilan rakyat NTB di DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Pemprov NTB, dan tokoh-tokoh NTB untuk mengevaluasi kembali akan dibawa kemana Mandalika ke depan.

Firmansyah menilai pemerintah daerah di NTB, perlu membangun kawasan itu dengan pendekatan ekonomi kelembagaan. Artinya bangun kawasan itu dengan cara, budaya dan corak sendiri serta modal sosial yang dimliki rakyat NTB.

NTB tidak perlu terlalu jauh untuk berkeinginan membangun hotel mewah, sekolah-sekolah pariwisata, rumah sakit dan lapangan golf, sebagai sebuah kluster pariwisata.

"Saya kok yakin, kalau wisatawan yang datang ke sana (Mandalika) bukan ingin menginap di hotel mewah, tapi menikmati keindahan alam. Inilah menjadi persoalan menurut saya, seakan-akan bila tidak ada hotel mewah dan fasilitas megah lainnya kawasan itu tidak bisa berkembang," ujarnya.

Dosen program sarjana dan pascasarjana Fakultas Ekonomi Unram ini, mengatakan apa yang diinginkan oleh Gubernur NTB dan anggota DPRD NTB, agar PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku badan usaha milik negara untuk mengembalikan hak pengelolaan kawasan Mandalika Resort ke pemerintah daerah sudah tepat.

"Pastikan kapan mau dibangun Mandalika. Biar kita mendesain sendiri itu kawasan. Wakil-wakil NTB di pusat juga harus mendorong pemerintah lebih kencang lagi untuk lebih jauh memperhatikan NTB," katanya.

Hal penting lain yang dinilai penting, sambung Firmansyah, adalah ketika membangun infrastruktur suatu kawasan jangan melupakan infrastruktur dan SDM masyarakat sekitar. Harusnya dua-duanya beriringan, bangun fasilitas, bangun juga manusianya, sehingga ketika Mandalika Resort siap jalan, masyarakat sudah punya pemahaman, visi bersama menjaga Mandalika.

"Terus terang dari awal saya meragukan keseriusan pemerintah pusat untuk membangun Mandalika," katanya. (*)