Gubernur: Presiden Jokowi berkomitmen tuntaskan pembangunan Mandalika

Mataram (Antara NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi menyatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort di Kabupaten Lombok Tengah.

"Presiden sudah bicara akan tetap komit untuk menuntaskan pembangunan Mandalika Resort," kata Zainul Majdi di Mataram, Selasa.

Menurut dia, saat dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, untuk menanyakan kelanjutan pembangunan KEK Mandalika Resort. Presiden Jokowi sempat terkejut karena tidak menyangka jika rencananya mengucurkan anggaran Rp1,8 triliun untuk mendanai pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah itu, tidak masuk dalam rencana Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Setelah mendengar apa yang kami sampaikan, Presiden Jokowi agak terkejut dan terkesan tidak percaya bahwa janjinya di hadapan masyarakat NTB tidak masuk PMN. Mendengar laporan itu, presiden akan mengkoordinasikan hal itu ke kementerian terkait," jelasnya.

Lebih lanjut, Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang menyatakan Presiden Jokowi berjanji dan berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan itu.

Karena, kata Zainul Majdi, kawasan itu salah merupakan salah satu distinasi memiliki potensi sangat bagus. Bahkan, Jokowi berjani akan terus mengawal sehingga bisa masuk pada RAPBN 2016, dan infrastruktur KEK terus dikembangkan.

"Banyak saya sampaikan ke presiden, termasuk batalnya ground breaking JW Marriot. Namun, tetap respond an akan mengembangkan KEK itu," katanya.

Sementara itu, disinggung terkait anggaran Rp250 miliar yang akan dikucurkan tahun 2015 ini, gubernur mengaku sudah tidak ada kendala. Karena dana itu sudah dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lain yang sedang tahap pengerjaan.

Meski demikian, gubernur tidak ingin meski presiden Jokowi telah berkomitmen, hal tersebut juga harus ditindaklanjuti, terutama oleh Perseroan Terbatas Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk membangun kawasan wisata itu.

"ITDC tidak boleh lagi beralasan, ada lahan seluas 135 hektare yang belum clear and clean. Padahal di lahan lain yang tidak ada persoalan seluas 995 hektare itu ingin diapakan. Masaka harus seluruh lahan bebas semua baru membangun, kalau seperti itu kapan lagi kita harus menunggu," jelasnya. (*)