Mataram, (Antara NTB) - Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung sikap Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang mendorong agar aparat penegak hukum mengusut pembangunan PLTU Jeranjang Kabupaten Lombok Barat.
"Kami sangat mendukung dengan sikap gubernur itu. Karena sejak dibangun 2011 hingga sekarang pembangunan PLTU Jeranjang tidak kunjung terealisasi, padahal seharusnya pembangunan itu bisa dikerjakan hingga 2013," kata anggota Komisi IV DPRD NTB Ruslan Turmuzi di Mataram, Senin.
Menurut politisi PDIP ini, buruknya energi kelitrikan di daerah itu, tidak terlepas dari belum tuntasnya pengerjaan PLTU Jeranjang, Kabupaten Lombok Barat. Sebab, akibat belum selesainya pembangunan di PLTU Jeranjang tersebut, masyarakat di NTB menjadi korban.
"Ini mengapa sejumlah investor mengeluhkan persoalan kelistrikan di NTB. Karena PLN tidak bisa memberi jaminan listrik sudah kembali normal. Jangankan, wisatawan asing masyarakat NTB yang ingin berinvestasi menjadi terganggu," jelasnya.
Hal yang sama juga diutarakan anggota DPRD NTB lainnya, Nurdin Ranggabarani. Menurut dia, sikap yang diputuskan gubernur NTB agar mendorong aparat penegak hukum mengusut pembangunan PLTU Jeranjang perlu mendaptkan apresiasi.
Pasalnya, pembangunan PLTU Jeranjang sudah sejak lama dilaksanakan, namun hingga 2015 tidak kunjung tuntas.
Sebelumnya, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mendorong agar proyek PLTU Jeranjang tersebut, bila perlu diusut oleh penegak hukum untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana korupsi.
"Pembangunan PLTU ini sudah terlalu lama tidak tuntas. Karena itu saya setuju kalau proyek itu diusut saja oleh penegak hukum. Karena bisa jadi benar pembangkitnya menggunakan barang kw 10 atau kw 15," katanya.
Gubernur menuturkan, terpuruknya tenaga kelistrikan di NTB ini tidak lain disebabkan belum tuntasnya pembangunan PLTU Jeranjang. Padahal, pembangunan PLTU yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat itu sudah dilaksanakan dari tahun 2010. Namun, kenyataannya hingga hari ini pembangunannya tidak kunjung tuntas.
"Pembangunan itu sudah terlalu lama. Bayangkan pembangunannya mestinya sudah harus tuntas 2012 lalu. Tetapi yang terjadi tidak pernah beres-beres," katanya.
Mestinya, PLN menyalahkan kontraktor pembangunan, yakni PT Barata yang tidak kunjung menyelesaikan pembangunan. Bukan malah mengkambinghitamkan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah.
Sebab, dengan kondisi PLTU Jeranjang yang sering mengalami kerusakan pada komponen mesin, daerahnya sering mengalami pemadaman bergilir.
"Seharusnya PLN bisa berkaca, kalau mereka memiliki masalah dengan PLTU Jeranjang. Bagaimana mereka bisa menunjuk kontraktor yang ternayata tidak memiliki uang untuk mengerjakan pembangunan PLTU. Kalau sudah sudah seperti ini, ujung-ujungnya masyarakat NTB yang dirugikan," tandas gubernur.(*)
Dprd Ntb Dukung Proyek Pltu Jeranjang Diusut
PLTU Jeranjang, Kabupaten Lombok Barat
Kami sangat mendukung dengan sikap gubernur itu. Karena sejak dibangun 2011 hingga sekarang pembangunan PLTU Jeranjang tidak kunjung terealisasi, padahal seharusnya pembangunan itu bisa dikerjakan hingga 2013,"
