Ratusan pejabat perikanan budidaya bahas CBIB di NTB

id PERIKANAN BUDIDAYA

Ratusan pejabat perikanan budidaya bahas CBIB di NTB

Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Slamet Soebjakto. (ANTARA FOTO/Darwin Fatir) (1)

"Kegiatan ini dalam rangka melakukan evaluasi kegiatan pada 2015, sekaligus mengatur strategi pada 2016 dan 2017"
Mataram (Antara NTB) - Sebanyak 250 pejabat bidang perikanan budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 34 provinsi di Indonesia membahas sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan rapat koordinasi sertifikasi CBIB tersebut dibuka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto di Mataram, NTB, Rabu malam.

"Kegiatan ini dalam rangka melakukan evaluasi kegiatan pada 2015, sekaligus mengatur strategi pada 2016 dan 2017," kata Slamet usai acara pembukaan.

Ia mengatakan, sertifikasi CBIB menjadi hal yang sangat penting dalam rangka nenghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang sudah diberlakukan sejak Januari 2016.

KKP, lanjut Slamet, ingin memperbanyak sertifikasi CBIB karena dipantau langsung oleh Tim Kerja Kabinet.

Di samping itu, pihaknya juga menginginkan agar sertifikasi CBIB sesuai pasar yang diinginkan para eksportir, termasuk juga keinginan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

"Ke depan kita ingin CBIB itu menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga saya imbau CBIB dikaitkan juga dengan sertifikat ekspor," ujarnya.

CBIB itu juga diarahkan untuk keamanan pangan lokal karena pada hakekatnya produk perikanan budidaya diproduksi untuk keamanan pangan.

Slamet mengatakan, penerapan CBIB juga menjadi perhatian dalam inspeksi negara pembeli produk perikanan budidaya di Indonesia.

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, menargetkan sebanyak 10.980 sertifikasi CBIB pada 2016, dengan cara mempertahankan kredibilitas sertifikasi CBIB.

"Nilai sertifikat CBIB perlu diperjuangkan berbagai pemangku kepentingan secara sinergis, baik sekretariat, auditor, pimpinan unit kerja perikanan budidaya maupun KKP sebagai Otoritas Kompeten," kata dia.

Kegiatan rapat koordinasi sertifikasi CBIB 2016, tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian komitmen pencapaian target sertifikat CBIB dan penyerahan "aquacard" kepada pembudidaya ikan nila dari Kabupaten Lombok Barat, NTB. (*)