Lombok Timur andalkan Malaysia serap tenaga kerja

Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, masih mengandalkan Malaysia sebagai negara penyerap tenaga kerja untuk menekan jumlah pengangguran di daerah itu.

"Malaysia masih jadi andalan sebagai daerah penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Timur," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Lombok Timur Nuso Pranoto padapeluncuran program Greenback Bank Dunia di Mataram, Rabu.

Ia menyebutkan Kabupaten Lombok Timur mempunyai penduduk sekitar 1,4 juta orang dengan angkatan kerja 600 ribu per tahun dengan tingkat pengangguran mencapai 50 ribu orang.

Oleh sebab itu, menjadi TKI ke Malaysia menjadi pilihan utama karena terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam daerah.

"Makanya Lombok Timur menempati rangking satu penempatan TKI dari seluruh kabupaten di Indonesia," ujarnya.

Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), jumlah TKI dari Lombok Timur pada 2013 mencapai 33.287 orang, lebih besar dari penempatan TKI asal Indramayu, Jawa Barat, sebanyak 28.410 orang.

Jumlah TKI asal Lombok Timur hampir lima puluh persen dari total TKI asal NTB yang mencapai 63.438 orang pada 2013.

"Dari data kami, sekitar 50 persen dari total penduduk di Kabupaten Lombok Timur berada di luar negeri," kata Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Yuliani.

Puluhan ribu TKI asal Lombok Timur itu mengirim uang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di kampung halamannya. Sebagian juga untuk membangun rumah permanen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, tercatat jumlah kiriman uang dari para TKI asal Lombok Timur periode Januari-Maret mencapai 101,74 miliar atau sebesar 27,95 persen dari total kiriman uang TKI NTB senilai Rp364 miliar pada triwulan I/2016.

BNP2TKI, kata Lisna, menyadari bahwa telah cukup banyak kiriman uang dari para TKI asal NTB, khususnya dari Lombok Timur.

"Harapan kami pengiriman uang dari luar negeri lebih aman, apalagi sudah ada program Greenback Bank Dunia, karena masih ada pungutan dari mereka yang tidak bertanggung jawab dengan dalih menolong," katanya. (*)