MPR serap aspirasi akademisi Unram terkait SPPN

id FGD MPR

MPR serap aspirasi akademisi Unram terkait SPPN

(1)

"Ibaratnya kita bangun pondasi rumah dulu, tapi begitu ganti presiden atau menteri rumah itu dibongkar lagi sesuai keinginanya"
Mataram (Antara NTB) - Sebanyak enam orang anggota Lembaga Pengkajian MPR RI menggelar "focuss group discussion" (FGD) dengan akademisi Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam rangka menyerap aspirasi terkait reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN).

"FGD ini sebagai salah satu implementasi dari tugas pokok kami mendengar dan menyerap aspirasi sebagai masukan untuk bagaimana perencanaan pembangunan yang berkesinambungan di negara ini," kata Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI Dr Mohammad Jafar Hafsah, di Mataram, Kamis.

Ia menjelaskan, Lembaga Pengkajian MPR RI dibentuk pada 2015 oleh MPR dan menjadi alat kelengkapan MPR berdasarkan rekomendasi pada sidang terakhir anggota MPR RI periode 2009-2014.

Tugas pertamanya adalah mengkaji dan mendalami tentang konstitusi, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dan Tap MPR, serta seluruh komponen yang ada pada konstitusi.

Ada juga tugas mengembangkan laboratorium konstitusi dengan memanfaatkan gedung Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat. Di sini ada perpustakaan dan tayangan tentang konstitusi.

"Selama ini tidak ada lembaga yang khusus mengkaji dan mendalami tentang konstitusi," ujarnya.

Ia berharap dengan berbagai masukan dari para akademisi Unram, akan banyak referensi untuk kemajuan konstitusi dan SPPN yang berkelanjutan.

Sementara itu, Rektor Unram Prof H Sunarpi, mengatakan perencanaan menjadi jalan untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Namun, jika perencanaan itu tidak jelas, maka tujuan pembangunan hanya akan jadi impian yang tidak pernah tercapai.

Menurut dia, di era Presiden Soeharto, sudah ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang jadi acuan pembangunan nasional.

Namun, setelah era reformasi, setiap kali pergantian presiden dan para menteri, arah pembangunan sering tidak berkesinambungan dengan program presiden sebelumnya.

Presiden yang menjabat setelah era reformasi terkadang sering melakukan pergantian para menteri, sehingga terjadi tambal sulam perencanaan yang sudah disusun sebelumnya.

"Ibaratnya kita bangun pondasi rumah dulu, tapi begitu ganti presiden atau menteri rumah itu dibongkar lagi sesuai keinginanya. Bisa dibayangkan kalau seperti itu terus, kita tidak akan punya sistem perencanaan pembangunan nasional yang mapan," ujarnya.

Untuk itu, Sunarpi meminta kepada para akademisi dari kampusnya untuk memberikan masukan-masukan yang komperehensif guna mewujudkan cia-cita pembangunan nasional yang ingin dicapai.

Kegiatan FGD tersebut diikuti juga oleh Pimpinan Lembaga MPR Prof H Soedijarto, dan empat anggota Lembaga Pengkajian MPR, masing-masing Nanang Samodra, Lalu Soedarmadji, KH Amidhan, dan Alihardi Kyai Demak.

Sementara akademisi Unram yang hadir adalah Guru Besar Fakultas Hukum Unram Prof Galang Asmara, dan Prof Husni, serta sejumlah pakar hukum lainnya. (*)