Gubernur NTB belum terima perintah melantik sekda

id Sekda NT

Gubernur NTB belum terima perintah melantik sekda

Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi (1)

"Nama sudah ada pastinya, tapi belum ada perintah untuk melantik"
Mataram (Antara NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi menegaskan belum menerima surat perintah dari Menteri Dalam Negeri untuk melantik sekretaris daerah baru menggantikan H Muhammad Nur yang akan habis masa jabatan.

"Nama sudah ada pastinya, tapi belum ada perintah untuk melantik," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Zainul Majdi, ketika ditanya terkait kabar surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang nama Sekretaris Daerah NTB yang disetujui Presiden Joko Widodo, di Mataram, Kamis.

Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi enggan membeberkan nama Sekda NTB yang disetujui dan akan segera dilantik dalam waktu dekat.

"Wartawan mau tau saja," ujar pria yang biasa TGB ini berkelakar.

Seperti diketahui, Gubernur NTB telah mengirim tiga besar nama calon Sekda NTB ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sejak Maret 2016.

Tiga nama itu adalah Dr H Rosiady Sayuti MSc, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr H Abdul Hakim MM, saat ini menjabat sebagai Asisten I Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah NTB, dan H Muhamad Surudji, saat ini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB.

Salah satu dari tiga nama yang disetujui Presiden Joko Widodo, akan menggantikan H Muhammad Nur yang akan habis masa jabatannya.

Tiga nama tersebut ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Sekda NTB pada 22 Februari lalu, setelah bersaing dengan sejumlah pejabat senior Pemprov NTB yang lolos pada tahapan seleksi uji kepatutan serta kelayakan.

Para pejabat senior di lingkung Pemprov NTB yang ikut seleksi uji kepatutan dan kelayakan calon sekda sebanyak lima orang. Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB H Rosiady Sayuti, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB H Ridwan Syah, Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, H Abdul Hakim, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Lalu Gita Ariadi, Kepala BKD dan Diklat NTB Muhammad Suruji.

Ada juga satu pejabat dari Kabupaten Bima, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima Indra Jaya. (*)