Golkar Beri Sinyal Umar Said Cawabup Lombok Barat

Mataram (Antara NTB) - Juru bicara DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat Cris Parangan mengatakan dewan pimpinan pusat memberi sinyal kepada mantan Ketua DPRD NTB H Umar Said untuk maju menjadi calon wakil bupati Lombok Barat mendampingi bupati H Faozan Khalid.

"Lampu hijau ini diberikan ketua harian sekaligus Ketua MKD DPP Golkar Nurdin Khalid saat bertemu H Umar Said di kantor DPP Golkar Jakarta, Rabu malam (22/6)," kata Cris Parangan saat dihubungi melalui telepon dari Mataram, Kamis.

Ia menuturkan, saat pertemuan tersebut, Nurdin Khalid menyatakan DPP Golkar sudah membuka pintu maaf kepada H Umar Said. Bahkan, berjanji tetap menjadikan Umar Said sebagai kader Partai Golkar.

Termasuk, kata dia, memberi sinyal untuk dicalonkan menjadi calon wakil bupati (cawabup) Kabupaten Lombok Barat. Dengan catatan, Umar Said menunjukkan itikad berprilaku baik dan taat terhadap AD/ART partai.

Selain itu, DPP Golkar juga menjamin mempertahankan posisi Umar Said sebagai anggota legislatif pascapencopotan sebagai Ketua DPRD NTB.

"Umar Said sudah menyatakan `legowo` menerima posisinya digantikan Hj Isvie Rupaeda sebagai Ketua DPRD NTB. Dan bersedia menaati aturan partai," katanya.

Menurut dia, dalam pertemuan sederhana dengan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Khalid itu, H Umar Said didampingi Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan dan Ketua Harian DPD Golkar NTB Misbah Mulyadi.

"Jadi pertemuan itu disaksikan langsung Wakil Ketua DPRD NTB, Ketua Komisi II DPRD NTB dan Ketua Harian DPD Golkar NTB sebelum berbuka puasa. Bahkan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham juga sempat menyaksikan pertemuan itu, walau hanya sebentar," ucap Cris Parangan.

Disinggung apakah dalam pertemuan itu DPP Golkar meminta agar Umar Said mencabut tuntutan kepada Golkar di pengadilan, Cris Parangan mengatakan tidak ada pembahasan pencabutan di pengadilan. Namun demikian DPP Golkar berharap agar Umar Said tidak melakukan manuver apapun jika tidak ingin diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar dan keanggotaan di DPRD NTB.

"DPP Golkar berharap setibanya Umar Said di Mataram tidak ada lagi manuver yang membuat telinga orang di DPP Golkar panas. Karena, lampu hijau kepada Umar sudah diberikan," tegasnya.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (20/6), seluruh anggota dewan dari 10 fraksi di DPRD NTB menyetujui pencopotan H Umar Said sebagai Ketua DPRD NTB dan menggantikannya dengan Hj Isvie Rupaeda.

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengatakan dengan diputuskannya pencopotan H Umar Said sebagai Ketua DPRD NTB, maka yang bersangkutan tidak berhak lagi memimpin sidang di DPRD NTB.

"Secara politik H Umar Said tidak lagi menjadi Ketua DPRD NTB pascakeputusan di sidang paripurna itu.

Namun demikian, pascakeputusan di DPRD NTB itu, pengganti H Umar Said, yakni Hj Isvie Rupaeda belum bisa memimpin sidang di DPRD NTB sebelum ada surat keputusan (SK) resmi dari Mendagri.

"Hasil keputusan ini nantinya ditindaklanjuti melalui surat kepada Gubernur NTB untuk kemudian diteruskan ke KPU NTB. Setelah itu suratnya kembali diteruskan ke Mendagri untuk mendapatkan surat keputusan pengangkatan Ketua DPRD NTB yang baru," katanya. (*)