Laba Pelni Ampenan NTB Terus Menurun

Lombok Barat (Antara NTB) - Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ampenan, Nusa Tenggara Barat mencatat laba yang terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir karena berkembangnya persaingan bisnis moda transportasi laut.

"Sejak tahun 2012 hingga 2015 laba yang kami peroleh terus mengalami penurunan," kata Kepala Cabang Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Ampenan, Purbo Sunarso, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Produksi dan kinerja Pelni Cabang Ampenan tersebut dipaparkan dihadapan anggota Komisi VI DPR RI, H Bambang Haryo Sukartono, yang mengadakan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Purbo memaparkan, laba pada tahun 2012 mencapai Rp422,44 juta. Nilai tersebut menurun pada tahun 2013 sebesar Rp81,5 juta, kemudian turun lagi pada tahun berikutnya Rp44,13 juta, sedangkan kinerja laba pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar Rp70,43 juta karena biaya lebih besar dari penghasilan.

Permasalahan operasional yang dihadapi, kata dia, adalah letak geografis yang diapit oleh dua cabang, yaitu Cabang Pelni Benoa (Bali), dan Cabang Pelni Bima, di Pulau Sumbawa, NTB.

"Hal itu menyebabkan Pelni Cabang Ampenan, di Pulau Lombok, NTB, kalah bersaing dalam hal penjualan tiket," ujarnya.

Permasalahan lainnya, lanjut dia, adalah kompetitor sejenis, seperti kapal feri yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 40 "call" per hari.

Ada juga kompetitor tidak sejenis, seperti pesawat udara melalui Bandara Internasional Lombok, di mana penerbangan domestik hampir semua tujuan sudah ada.

Demikian juga dengan penerbangan internasional tujuan Singapura dan Kual Lumpur, Malaysia.

Pelni Cabang Ampenan juga dihadapkan pada masalah pembelian tiket pada hari keberangkatan, sehinga masyarakat sering tidak mendapatkan tiket karena aplikasi tiket menggunakan sistem "online".

"Pembelian tiket pada hari keberangkatan sepertinya menjadi budaya masyarakat Lombok," ucapnya.

Ada juga masalah dari sisi kebijakan internal dan kebijakan pemerintah daerah. Menurut Purbo, permasalahan terkait kebijakan internal, yakni pola trayek kapal sering berubah, sehingga mengubah pasar yang sudah ada. Itu menyebabkan tidak terlayaninya penumpang maupun muatan barang.

Masalah internal lainnya adalah jaringan pada aplikasi tiket "online" sering ada gangguan dan lambat.

Sementara permasalah yang dihadapi terkait kebijakan pemerintah daerah, lanjut dia, adalah Pelni harus mengurus kembali izin operasional pada masing-masing pelabuhan, sehingga menambah biaya operasional.

Selain itu, kebijakan daerah yang sering tumpah tindih dengan kebijakan pusat, di mana penerbitan suran izin usaha pelayaran (SIUP) yang jelas sudah ada ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan.

"Tapi keputusan menteri dikalahkan dengan Keputusan Gubernur," ucapnya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan, Purbo mengaku sudah melakukan melakukan berbagai upaya, seperti berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan dan instansi terkait.

Pelni Cabang Ampenan juga memprogramkan optimalisasi kapasitas ruang dan muat barang serta penumpang, peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi ketepatan waktu kapal.

Dengan berbagai upaya tersebut, kata dia, diharapkan kinerja laba perusahaan bisa bangkit kembali pada tahun 2016.

"Kinerja laba hingga triwulan I/2016 sudah mencapai Rp5,9 juta. Kami optimis tahun ini bisa meraih laba," katanya. (*)