Mataram (Antara NTB) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat H Abdul Hadi mengecam kekerasan yang menimpa muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
"Apa yang terjadi pada muslim Rohingya merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang ditekankan kepada agama tertentu dan ini harus segera di hentikan," kata Abdul Hadi di Mataram, Senin.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat harus bisa menyikapi ini secara cepat sehingga bisa menghentikan kekerasan pada muslim Rohingya di negara itu. Pihaknya juga mendukung langkah Komisi I DPR RI melakukan kajian dan analisa terhadap apa yang dialami muslim Rohingya di Myanmar.
"Kami sepakat jika pemerintah memutuskan hubungan diplomatik, mencabut keanggotaan Asean, dan melaporkan Myanmar ke PBB," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki peran penting dalam menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan muslim Rohingya. Apalagi, segala bentuk tindak kejahatan kemanusiaan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai di dalam undang-undang dasar Indonesia.
"Perilaku yang tidak manusiawi bertentangan dengan UU kita, ini menjadi suatu kewajiban bagi politik luar negeri Indonesia. Begitu juga DPR harus bisa mendorong pemerintah segera menghentikan kekerasan itu," katanya. (*)
DPRD NTB Kecam Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya
Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi.
Kami sepakat jika pemerintah memutuskan hubungan diplomatik, mencabut keanggotaan Asean, dan melaporkan Myanmar ke PBB
