Mataram (Antara NTB) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat, HMNS Kasdiono meminta wacana penghapusan ujian nasional (UN) dikaji dulu secara matang.
"Kalau ingin dihapus kita setuju tetapi perlu di kaji lagi secara matang," kata Kasdiono di Mataram, Senin.
Ia menuturkan, UN bisa dijadikan untuk pemetaan hasil evaluasi para pelajar. Namun begitu, jangan menjadikan UN sebagai satu-satunya indikator yang menentukan kelulusan pelajar.
"Kenapa demikian karena seolah-olah UN ini lebih bagus sebagai satu-satunya penentuan kelulusan. Padahal, nilai sekolah perlu juga menjadi acuan penilaian," katanya.
Menurut Kasdiono, menjadikan UN sebagai satu-satunya indikator kelulusan kurang tepat. Apalagi membuat penilaian yang dilakukan pihak sekolah selama ini seakan tidak ada gunanya.
"Kadang kala kita kasihan UN dijadikan sebagai prestise di sekolah. Karenanya apabila tetap menggunakan UN perlu diperbaiki," ucap Ketua Fraksi Partai Demokrat NTB itu.
Kalaupun rencana ujian diserahkan ke daerah yang akan mengatur, Kasdino memandang hal itu lebih bagus karena daerah lebih tahu apa yang terjadi di masing-masing-masing sekolah dan daerah.
"Justru bagus kalau ujian itu ditangani daerah, karena memang daerah yang lebih paham kondisi," katanya.
Selain wacana penghapusan UN, pihaknya juga mendorong untuk meliburkan para siswa dan orang tua pada hari Sabtu dan Minggu. Dia menilai, waktu akhir pekan bisa dijadikan orang tua untuk membangun pembentukan karakter seorang anak.
"Jadi keterlibatan keluarga penting dalam membimbing anak, karena tidak semuanya harusnya bisa di tangani di sekolah. Sehingga perlu ada libur bai anak-anak. tetapi, kalaupun anak libur tapi orang tuanya tidak libur, maka sama saja bohong," kata Kasdiono. (*)
DPRD NTB Minta Penghapusan UN Dikaji
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMNS Kasdiono.
Kenapa demikian karena seolah-olah UN ini lebih bagus sebagai satu-satunya penentuan kelulusan. Padahal, nilai sekolah perlu juga menjadi acuan penilaian
