Mataram (Antara NTB)- Legislator Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendukung kebijakan pemerintah setempat yang melakukan moratorium pasar modern.
"Kami memberikan dukungan terhadap kebijakan motarorium pasar modern karena sudah saatnya dilakukan kajian agar keberadaannya bisa seimbang dan merata," kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH di Mataram, Selasa.
Namun demikian, kata politisi dari Partai Golkar Kota Mataram ini, moratorium yang akan dimanfaatkan untuk melakukan kajian itu harus ada kepastian sehingga para investor yang akan berinvestasi mendapat gambarannya.
"Dengan demikian, investor pasar modern yang ingin berinvestasi mendapat kepastian rentan waktu moratorium, tidak mengambang," katanya.
Harapannya, proses moratorium yang akan dimanfaatkan untuk melakukan kajian keberadaan pasar modern tersebut bisa dilakukan secara cepat dan komprehensif.
Di samping itu, Didi berharap apapun hasil kajian yang direkomendasikan oleh tim ahli dari pemerintah kota, hendaknya bisa disampaikan secara terbuka ke masyarakat.
"Jika dari hasil kajian itu masih ada peluang pembangunan pasar modern, maka harus disampaikan secara terbuka termasuk dampak positifnya bagi masyarakat, begitu sebaliknya," ujarnya.
Lebih jauh Ketua DPRD berharap agar terus menjalin komunikasi dan sinergitas dengan semua pengusaha ritel modern agar dapat mengakomodasi kepentingan warga sekitar.
Kepentingan warga sekitar yang dimaksudkannya antara lain, memanfaatkan tenaga kerja lokal dan memberikan pembinaan melalui program "corporate social responsibility" (CSR).
"Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah ritel modern harus bisa mengakomodasi bebagai hasil produk olahan lokal dari usaha kecil menengah (UKM) di kota ini," katanya menambahkan. ***3***
(T.KR-NKL/B/E005/E005) 21-03-2017 17:42:32
Legislator Mataram Dukung Moratorium Pasar Modern
"Kami memberikan dukungan terhadap kebijakan motarorium pasar modern karena sudah saatnya dilakukan kajian"
