Wagub: Delegasi Asean Tertarik Pola KPH NTB

Senggigi (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mengatakan para delegasi dari negara-negara Asean tertarik mengembangkan pola pengelolaan hutan di daerah itu melalui kesatuan pengelolaan hutan.

"Para delegasi dari negara-negara Asean yang terdiri atas para ahli kebijakan kehutanan internasional, menyoroti pola pengelolaan hutan NTB melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang dinilai berhasil," kata Wagub Amin seusai membuka "13th Asean Working Group on Forest Management" (AWG-FM) di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa.

Wagub menjelaskan, KPH sendiri meruapakan program membangun hutan negara dengan konsep pengelolaan berbasis teritorial/kawasan berbasis administratif agribisnis atau berbasis komoditas.

Pola ini dinilai mampu memberi ruang dan kesempatan bagi para pemangku kepentingan agar dapat memperoleh manfaat secara optimal dari hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Forum kelompok kerja kehutanan tingkat Asean tersebut diikuti para delegasi dari 10 negara.

Wagub menjelaskan, Provinsi NTB saat ini telah membentuk 11 unit KPH yang mencakup kawasan hutan seluas 898.087,43 ha, terbagi menjadi 449.141,35 ha hutan lindung dan 448.946.08 ha hutan produksi.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 337 tahun 2009. Selain itu, ada juga hutan konservasi dalam bentuk taman nasional dan KPH konservasi seluas 173.636,40 ha, sehingga total kawasan hutan di Provinsi NTB sekitar 1.071.722,83 ha.

"NTB merupakan yang terdepan dan maju dalam pengelolaan KPH di Indonesia," ucapnya.

Menurut Amin, sistem KPH memiliki kelebihan, karena lebih fokus dan menjurus ke urusan inti hutan.

"KPH di NTB mampu dijalankan dengan baik, melibatkan pemangku kepentingan hutan, penegakan hukum dalam memberantas pembalakan liar, penyelesaian konflik tenurial, membangun kemitraan produktif dengan masyarakat yang telah diinternalisasi ke dalam program pengelolaan KPH," jelasnya.

Wagub mengakui, kehutanan adalah sektor yang cukup rumit, karena terdapat banyak pemangku kepentingan dan kebijakan. Sementara cakupannya sangat luas dan tersebar sedemikian rupa, sehingga dibutuhkan sinergi dalam pengelolaan hutan.

Untuk itu, ia menaruh harapan besar dengan dipilihnya Provinsi NTB sebagai tempat pelaksanaan "13th Asean Working Group on Forest Management", akan mampu menghasilkan terobosan baru dari para ahli kehutanan internasional khususnya regulasi yang berkaitan dengan reformasi tata kelola hutan di wilayah Asean.

"Kita berharap dengan diadakannya kelompok kerja Asean untuk pengelolaan Hutan (AWG-FM) memberikan dampak positif terhadap pengelolaan hutan di NTB dan dunia pada umumnya," kata wagub. (*)