Legislator Meminta Perbankan Dukung Sektor Penunjang Pariwisata NTB

id Willgo Zainar

Legislator Meminta Perbankan Dukung Sektor Penunjang Pariwisata NTB

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Dapil NTB H Willgo Zainar (kiri dua), didampingi Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI, Catur Budiharto (kanan) menyerahkan secara simbolis KUR BNI kepada nasabah saat acara sosialisasi dan Field Visit Aksi (

"Industri pariwisata harus didukung oleh sektor penunjang lainnya"
Lombok Tengah (Antara NTB) - Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zainar meminta perbankan milik pemerintah mendukung sektor penunjang pariwisata di Nusa Tenggara Barat melalui penyaluran kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Industri pariwisata harus didukung oleh sektor penunjang lainnya," kata Willgo pada acara sosialisasi dan Field Visit Aksi (Akselerasi sinergi inklusi) pangan sekaligus penyerahan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BNI kepada nasabah di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra daerah pemilihan NTB ini mengatakan Provinsi NTB adalah salah satu destinasi pariwisata Indonesia. Dari tujuh destinasi utama, ada tiga yang menjadi prioritas pemerintah, salah satunya NTB.

Sebagai salah satu ikon pariwisata di Indonesia, NTB memiliki ribuan kamar hotel yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, Willgo berharap pasokan produk makanan dan buah-buahan dihasilkan oleh petani lokal. Pasalnya, selama ini lebih banyak didatangkan dari luar daerah. Misalnya salak didatangkan dari Karang Asem Bali.

"Jika satu kamar hotel ada tiga salak, maka ada 6.000 buah salak di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, yang memiliki 2000-an kamar hotel. Itu dalam satu hari, belum telur, belum ikan," ujarnya.

Menurut dia, industri pendukung pariwisata NTB, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan harus kokoh. Oleh sebab itu, fasilitas perbankan dalam bentuk KUR sangat menunjang bergeraknya aktivitas perekonomuan rakyat.

Willgo menambahkan, NTB tidak bisa berharap besar dari investasi besar, tapi investasi kecil yang menopang perekonomian yang paling efektif menggerakan pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah punya ambisi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Kalau sektor riil tidak bisa bergerak, maka otomatis apa yang direncanakan tidak akan dapat dicapai," ucapnya pula.

Dari hasil evaluasi, kata dia, penyaluran KUR pada 2016 mencapai Rp100 triliun lebih, di mana Rp61 triliun untuk KUR mikro, Rp35 triliun untuk KUR retail dan Rp4 triliun untuk KUR TKI.

Dari KUR yang tersalurkan tersebut sebanyak 20,4 juta tenaga kerja terserap di seluruh sektor yang dibiayai perbankan dengan KUR.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyebutkan persentase KUR bermasalah mencapai 3,3 persen dari batasan limit sebesar 5 persen.

"Artinya masyarakat kecil yang mengakses KUR sesungguhnya orang yang harus ditempatkan pada porsinya untuk mendukung sektor perekononmian secara umum," katanya.

Pada 2017, lanjut Willgo, pemerintah mengalokasikan dana KUR sebesar Rp130 triliun dengan bunga 9 persen per tahun. Namun realisasinya mencapai 61 persen periode Januari-Agustus 2017.

Ia berharap dalam waktu empat bulan ke depan terjadi akselerasi penyerapan KUR dari pelaku UMKM, termasuk di NTB.

"Kami minta pelaku usaha yang memperoleh KUR bisa menjaga amanah, jaga kepercayaan. Ke depan OJK mendorong bunga KUR turun hingga 7 persen. Mudahan bisa menggerakkan perekonomian," ujarnya.

Pada kesempatan itu, H Willgo Zainar bersama Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI, Catur Budiharto menyerahkan secara simbolis KUR BNI kepada nasabah.

Jumlah penyaluran KUR BNI Wilayah Bali, NTT dan NTB hingga April 2017 mencapai Rp1,1 triliun dari 3.983 debitur.  (*)