Polri Audit Perusahaan Penyedia Satpam di NTB

id Audit Abujapi

Ketua Tim Audit Pengawasan BUJP Mabes Polri Kombes Pol Sudaryanto (kiri dua), memberikan pengarahan kepada anggota Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) NTB. (Foto ANTARA NTB/Awaludin)

Mataram (Antara NTB) - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengaudit perusahaan jasa penyedia satpam yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui tingkat profesionalnya dalam mengelola tenaga keamanan non-polisi.

"Jadi kami datang untuk mengaudit badan usaha jasa pengamanan (BUJP) karena ada yang aktif dan pasif," kata Ketua Tim Audit Pengawasan BUJP Mabes Polri Kombes Pol Sudaryanto, di Mataram, Selasa.

Rombongan tim Korbinmas Baharkam Mabes Polri yang akan melakukan audit terdiri atas Ketua Tim Audit Pengawasan BUJP Mabes Polri Kombes Pol Sudaryanto, dan dua orang anggota, yakni Ajun Kombes Pol Sutan Ginting, serta Ajun Kombes Pol Dadang Sutrasno.

Mereka akan melakukan audit pengawasan anggota Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) NTB, selama empat hari mulai 17-20 Oktober 2017.

Melalui audit pengawasan, kata Daryanto, akan diketahui permasalahan BUJP yang sudah memperoleh izin, namun masih pasif dalam menjalankan operasionalnya.

Pihaknya kemudian akan memberikan rekomendasi sebagai solusi agar BUJP yang pasif tersebut bisa menjadi sehat dan mampu mengendalikan satpam dengan baik.

Lebih lanjut, ia mengatakan, hal lain yang menjadi perhatian dalam audit pengawasan adalah kompetensi BUJP dalam mengelola satpam. Pasalnya, satpam sudah menjadi profesi yang harus diukur kompetensinya.

"Itulah yang kami kawal. Jika BUJP itu memiliki kompetensi, jelas satpamnya akan memiliki kompetensi yang bagus. Jika itu tidak, maka kita bayangkan satpamnya juga tidak," ucap Daryanto, tanpa merinci berapa BUJP yang dinilai pasif dan belum kompeten.

Menurut dia, audit sangat penting karena ke depannya industri jasa penyediaan tenaga satpam akan berkembang pesat mengikuti perkembangan dinamika pembangunan dan sosial masyarakat.

Oleh sebab itu, satpam harus melalui proses pelatihan dan pendidikan agar memperoleh standar kompetensi yang dibutuhkan.

Pelatihan dan pendidikan satpam sangat diperlukan agar mengerti standar operasional prosedur, aturan hukum, hak asasi manusia, dan tidak sembarang melakukan tindakan atau memukul orang.

"Tapi kalau tidak pernah dilatih, bayangkan saja, kalau menangkap orang pasti dipukulinya. Tapi, hasil pengamatan Polri, sudah memenuhi standar, meskipun ada satu dua orang yang belum karena dari awal mengejar tender sehingga melupakan kualitas," katanya.

Ketua Umum ABUJAPI NTB Iwan Balukea mengapresiasi audit pengawasan yang dilakukan Mabes Polri, karena sangat berguna bagi perusahaan jasa penyedia satpam yang ada di NTB.

Audit pengawasan juga penting dilakukan agar BUJP di NTB, benar-benar mempekerjakan tenaga satpam yang memiliki keahlian dan kompetensi dan sudah mengikuti proses pelatihan dan pendidikan.

"Kami merasa Mabes Polri seperti induk kami. Datang dan memberikan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan lain sebagainya," ujarnya. (*)
Editor: Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar